1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP)

Wednesday, 28 April 2010 10:27

 

Mr. SIBP…..Mr. SIBP………, kata teman-teman memanggilnya sambil bercanda. Asal kata-kata itu karena Pak Permadi selalu mendengungkan pentingnya SIBP di pertemuan-pertemuan formal ataupun non formal

Pada saat bertemu dengan walikota beberapa kali selalu mendengungkan hal tersebut. Hal tersebut di dengungkan sejak tahun 2003 bersama-sama dengan Bpk. Ridwan Kurnia & Bpk. David Bambang Soediono, dimana mereka bekerja bersama-sama dengan Pemda Bandung membuat team dalam penyusunan Draft SIBP (waktu itu kepala dinas pengawasan bangunan adalah Bpk. Ubad) sampai selesai dan diserahkan ke walikota tapi entah sampai saat ini belum muncul-muncul. Setelah bpk. Ridwan Kurnia tidak menjadi ketua IAI Jabar dan diganti oleh Bpk. Fauzan, tetap pak Permadi sebagai Ketua Badan Keprofesian dengan tanpa henti-hentinya melakukan pendekatan-pendekatan dan lobby-lobby dengan pihak pemkot bandung dan pemerintah provinsi serta DPRD kota bandung untuk terwujudnya SIBP sampai sekarang

Perlu diketahui salah satu pelaku penting yang mengakibatkan kehancuran Kota Bandung adalah yang bernama Arsitek, dimana arsitek sering melakukan pelanggaran dalam peraturan daerah Kota Bandung. Terbukti dimana kalau melihat bangunan-bangunan di Kota Bandung mayoritas dibangun dengan KDB (koefisien dasar bangunan) melebihi/melanggar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dimana tanah yang seharusnya menjadi serapan air atau penghijauan diganti dengan beton-beton/Pondasi Bangunan/jalan Paving Blok/jalan Aspal sehingga mengakibatkan Kota Bandung secara signifikan akan kehilangan Air Tanah.  Perlu diketahui para arsitek tersebut tidak pernah tersentuh oleh Hukum dimana akan berakibat pembangunan tidak berorientasi pada dampak lingkungan & sosial serta berdampak buruk bagi masyarakat & Image Kota Bandung serta Eco system secara keseluruhan

Kita masih ingat kasus Hotel Planet & kawasan Bandung utara dimana Pihak Pemerintah Kota Bandung dibuat Repot oleh masalah tersebut, akan tetapi Arsiteknya tenang-tenang saja & tidak tersentuh oleh hukum. Padahal arsitek tersebut sadar betul bahwa dalam melakukan pembuatan Penggambaran atau desainnya telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Kota Bandung (Perda No. 14 tahun 1998 tentang Bangunan)

Mengingat bahwa tugas dari Pemerintah Kota adalah mengarahkan & mengendalikan (regulator) pembangunan, padahal pelaku utama dari pembangunan diantaranya adalah Arsitek, maka syaratnya adalah arsitek yang bekerja perlu dikendalikan, dijaga kompetensi dan etikanya. Melihat sangat kritisnya Kota Bandung maka pemerintah Kota Bandung harus segera memberlakukan SIBP (Surat Ijin Bekerja Perencana di Bandung)/IPTB (Ijin Pelaku Teknik Bangunan  untuk di Jakarta) kepada seluruh Arsitek yang bekerja di Kota Bandung (SIBP tersebut sudah ada di Pasal 22 Perda No. 14 tahun 1998 Pemerintah Kota Bandung tentang Bangunan, tetapi sampai tahun 2008 tidak pernah dilaksanakan, entah mengapa???.................)

SIBP adalah “bemper” dari pemerintah Kota Bandung yang akan membentengi Kota Bandung dari kerusakan Eco System. SIBP memegang peranan penting dalam mengendalikan pembangunan di Kota Bandung, mengingat hanya arsitek yang beretika & mengerti Peraturan Pembangunan yang dapat berpraktek, sehingga jika Arsitek melakukan kesalahan maka ijinnya dapat dicabut oleh walikota (seperti Dokter dimana jika melakukan kesalahan/Mal Praktek maka ijin prakteknya dicabut) selain hal tersebut arsitek tidak akan pernah “ditekan dan diatur” oleh Stoke Holder serta punya “burgaining” yang akan kuat

Dengan adanya hal tersebut maka Pengendalian pembangunan akan menjadi lebih mudah seperti yang terjadi dibeberapa Kota yang memberlakukan SIBP seperti di Jakarta, Pekan Baru, Batam dll

Dengan adanya kejelasan peraturan Kota dan kepastian hukum, investor akan dapat lebih didorong untuk berkembang dalam batasan yang jelas. Kita juga menyadari bahwa Kota Bandung harus menarik bagi para Investor, seringkali kita dengan usulan seperti ini dianggap penghambat Investasi, karena Investor sepertinya tidak leluasa untuk mencapai maksudnya. Hal tersebut tidak terbukti di Kota-Kota yang sudah memberlakukan SIBP. Dengan adanya peraturan yang jelas maka kepastian hukum bagi para Investor lebih dapat terjamin

Perlu diketahui bahwa mayoritas Negara-negara tetangga kita (Malaysia, Singapura, Philipina, Brunei dan Thailand) sudah memberlakukan semacam SIBP (Architect License) di Kota-Kota besarnya, dimana Pembangunan kotanya terlihat lebih terkendali & lebih maju jika dibandingkan dengan kota yang kita cintai ini. Begitu pentingnya SIBP maka pak permadi dengan meluangkan waktu dari pekerjaan utamanya sebagai Arsitek tanpa henti-hentinya selalu datang jika ada undangan-undangan dari pemerintah baik kota bandung maupun provinsi Jabar. Memang perjuangan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, kita harus bisa membagi waktu dengan kepentingan pribadi dan masyarakat banyak kata pak Permadi, dimana dia juga telah banyak menangani proyek-proyek besar sebagai Chief Arsitek di proyek-proyek diantaranya RS. Internasional Sentosa di bandung (11 lantai/ ± 35.000 m2), Bandung Super Mall di Bandung (4 lantai/± 120.000 m2), pemenang sayembara Bank Mandiri Tower Jakarta (/34 lantai /± 150.000 m2), City Bank Pondok Indah Jakarta (10 lantai/± 30.000 m2), Pemenang Sayembara Indosat Training Centre di Purwakarta/Stasiun Transmisi Internasional/± 10 ha/20.000 m2) dan lain-lainnya

Memang perjuangan tidak pernah muncul dalam sekejap dan tetap harus diperjuangkan sampai berhasil

SELAMAT BERJUANG BUNG!!!